Pengumuman
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Sartika Dameria | (21/05)
- Penipuan !!! waspada terhadap segala bentuk modus penipuan terkait lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri Kutacane. | (26/03)
- SURAT EDARAN KPT BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDА АСЕН DAN PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILANA TINGGI BANDA ACEH | (18/02)
- PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA | (17/02)
- PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYEDIA JASA POSBAKUM T.A. 2026 | (29/12)
- PENGUMUMAN SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) 2026 | (13/12)
Berita Mahkamah Agung
- Undangan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial
- Undangan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial
- Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) Tahun 2026 Gelombang I
- Penyampaian Tindak Lanjut Atas Klaim Asuransi Bmn Tahun 2023 S.d. Tahun 2025
- Surat Konfirmasi Data Peminat Rumah Subsidi
- Pengisian Jabatan Kesekretariatan Pada Pengadilan Militer Tinggi Iv Balikpapan, Pengadilan Militer Tinggi V Makassar, Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, Dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari Tahun Anggaran 2026
Berita Badilum
- Pemberitahuan Pelaksanaan Sinkronisasi melalui Aplikasi MIS
- Keanggotaan ICCE
- Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Panmud Pidana dan Panmud Perdata Khusus Tahun Anggaran 2026
- Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2026
- Pemberitahuan Wajib Lapor LHKPN Yang Masih Dalam Status Perlu Perbaikan dan Proses Verifikasi
- Pengumuman Pemeliharaan Aplikasi pada Ditjen Badilum
Park Site
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
